JATENG.COM, NABIRE– Menteri HAM, Natalius Pigai, memberikan arahan yang tajam dan penuh dengan kritik diri dalam pertemuan bersama jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, serta pemuda dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Senin (17/8/2026).
Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berhenti membawa uang ke Jakarta demi memperoleh kebijakan.
"Yang terhormat Tuan Ketua DPR dan MRP, layanan pemerintahan di Jakarta bersifat gratis dan tidak perlu dibayar. Jangan kebiasaan membawa uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak," kata Natalius Pigai.
Ia juga menyentil istilah setempat yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan suap-menyuap terhadap pejabat.
"Sebenarnya ada istilah 'ikan puri bayar ikan hiu'. Lho, benar ada? Faktanya itu lawan! Faktanya harus kita lawan! Saya adalah orang Papua yang setiap hari mengamati cerita-cerita dari orang Papua. Tapi saya jarang bertemu dengan bupati dan pejabat Papua. Boleh dicek di mana saja, saya orang yang bersih. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Minimal tidak ada gosip, bukan? Saya sendiri juga tidak pernah melakukannya. Saya tidak peduli dengan orang-orangnya," katanya.
Menteri HAM tersebut menegaskan kembali bahwa semua urusan birokrasi pemerintahan terkait pembangunan di Papua tidak dikenakan biaya.
"Maka, urusan administrasi pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak perlu membayar! Saya tidak tahu tentang urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu hanya Tuhan yang tahu. Itu urusan Tuhan dan mereka sendiri, bukan kami. Namun untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa dibeli dengan uang," ujar Pigai.
"Dan karena itu, jangan tergoda untuk mengambil uang. Ambil sejumlah uang, bawa ke Jakarta untuk membayar kebijakan. Kebijakan tidak bisa dibeli, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak membayar pajak, hasil pajak tersebut diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita memberikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi 'ikan puri bayar ikan hiu' itu," tambahnya.
Pigai kemudian menyampaikan kekhawatirannya mengenai prasangka yang muncul di pusat akibat tindakan individu yang sering membawa uang ke Jakarta.
"Saya memiliki rahasia. Dalam pikiran para pemimpin di Jakarta, nilai suap dari orang Papua lebih tinggi sepuluh kali lipat dibandingkan suap dari orang NTT. Untuk urusan partai politik, jika Anda maju sebagai anggota DPR atau bupati/wali kota, orang NTT paling sedikit membayar seratus juta rupiah, sementara orang Papua bisa sampai dua miliar rupiah untuk satu kursi! Mengapa? Karena kita sendiri yang mengantarkan uang tersebut. Kita justru mengirimkan uang yang memperkuat Jakarta," katanya.
"Saya mendapatkan informasi bahwa rekomendasi partai politik untuk calon warga Papua adalah yang paling mahal di seluruh Indonesia. Para pemimpin di Papua yang ingin menjabat dengan cara itu, juga tergolong jahat. Siapa saja yang menjadi korban? Martabat orang Papua menjadi lemah dan hina," tambahnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengubah persepsi negatif terhadap masyarakat Papua melalui catatan kehidupannya yang bersih.
Kamu periksa di seluruh media di Indonesia, nama saya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih saat ini. Padahal sembilan puluh sembilan persen menurut pandangan Jakarta, orang Papua mudah dalam hal keuangan.Saya mengubah pandangan mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih. Sekarang, dengan adanya pertemuan kita ini, di Provinsi Papua Tengah, lakukanlah apa yang saya sampaikan. Kelak kita akan melihat perubahan demi perubahan di masa depan, meskipun tidak mungkin selesai dalam waktu singkat, karena itu adalah kebiasaan," kata Pigai.
Selain isu pengelolaan keuangan dan birokrasi, Natalius Pigai juga mengajak anggota legislatif di tingkat daerah agar berani menyampaikan pendapat untuk melindungi kepentingan rakyat.
"Saya ini menteri, saya berbicara apa adanya. Apakah ada menteri yang bicara sopan dan penuh formalitas? Saya tidak ingin seperti itu. Saya sudah berkata demikian sejak dulu dan sampai sekarang belum diganti, apalagi kalian para anggota DPR? Mengapa kalian terus diam? Yang dilarang oleh negara adalah meminta Papua merdeka. Jika Anda meminta Papua merdeka, maka akan langsung dipecat besok harinya. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan damai, lalu apa masalahnya? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalankan saja! Jangan pernah takut menyampaikan ketidakadilan," ujarnya.
Menutup arahannya, Pigai menekankan perlunya memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan untuk masa depan Tanah Papua.
"Jika terdapat keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan menyaksikan matahari keadilan mulai bersinar dari Papua Tengah," tegasnya.(***)