Netanyahu Menyangkal Bahwa Israel Menyetujui Pemanggilan Pasukan Stabilisasi Global ke Gaza
Ringkasan Berita:
- Netanyahu menyangkal bahwa Israel menyetujui pengiriman pasukan stabilisasi internasional ke Gaza.
- Rencana pasca-penghentian senjata meliputi pemerintahan sementara di Gaza, pasukan internasional, penyitaan senjata oleh Hamas, penarikan bertahap dari Israel, serta pembangunan kembali.
- Pemerintah Israel menyatakan bahwa proses pemulihan Gaza tidak akan dimulai sebelum Hamas dideaktivasi, sementara kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut terus memburuk.
NEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal berita bahwa pemerintah negara tersebut telah menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana untuk memperkuat kesepakatan gencatan senjata.
Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan pada hari Kamis (20 Agustus 2026) bahwa kepemimpinan politik negara tersebut belum memberikan persetujuan bagi masuknya pasukan internasional ke wilayah Gaza.
"Kepemimpinan politik belum menyetujui kedatangan pasukan internasional ke Jalur Gaza," demikian pernyataan dari kantor Netanyahu, sebagaimana dilaporkanKhaberni.
Pernyataan itu muncul setelah beredarnya laporan mengenai rencana pengiriman pasukan internasional sebagai bagian dari tahap selanjutnya dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Rencana Pasukan Internasional
Komite Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebelumnya mengumumkan pada 31 Juli bahwa mereka telah menetapkan rencana langkah berikutnya dari perjanjian gencatan senjata.
Rencana ini melibatkan penyerahan pengelolaan Gaza kepada sebuah komite nasional yang berada di bawah pengawasan global.
Selain itu, pasukan penjaga perdamaian global akan ditempatkan dengan pimpinan seorang jenderal Amerika Serikat dan melibatkan anggota dari berbagai negara.
Di dalam skema tersebut, senjata Hamas akan berada di bawah pengawasan komite nasional.
Rencana juga melibatkan penghapusan pasukan Israel secara bertahap serta dimulainya tahapan pemulihan kembali wilayah Gaza.
Hamas selanjutnya mengakui rencana tersebut dan meminta Israel untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu.
Namun, Netanyahu pada 9 Agustus menyatakan penolakannya terhadap perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pengunduran pasukan Israel harus diawali dengan pembongkaran senjata Hamas secara menyeluruh.
Sikap tersebut kembali diungkapkan oleh kantor Netanyahu.
"Israel telah menyatakan bahwa tidak akan ada proses pemulihan di Jalur Gaza sebelum Hamas benar-benar didepak dari senjata mereka," demikian pernyataan kantor perdana menteri Israel.
Persoalan Gencatan Senjata
Perbedaan pendapat ini menunjukkan masih ada tantangan terkait mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya dari perjanjian gencatan senjata di Gaza, khususnya mengenai penarikan pasukan Israel, pengurangan senjata oleh Hamas, pemerintahan setelah konflik, serta penempatan pasukan internasional.
Di tengah diskusi tersebut, kondisi kemanusiaan di Gaza tetap menjadi fokus utama.
Khabernimelaporkan kerusakan parah pada infrastruktur akibat konflik bersenjata dan menyebutkan sebagian besar korban adalah perempuan serta anak-anak.
Media tersebut juga melaporkan bahwa meskipun gencatan senjata telah dikeluarkan, serangan dan pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan masih berlangsung.
Keadaan ini berdampak terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan, obat-obatan, peralatan kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya.