Ringkasan Berita:
- Orang tua siswa di Kota Bandung mendukung kebijakan penandaan batas waktu penggunaan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
- Badan Kesehatan Nasional menetapkan label batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah makanan matang guna memastikan kualitasnya.
- Warga berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan di Unit Pelayanan Makan Bergizi (SPPG).
Laporan Wartawan Jabar, Nappisah
JABAR.ID, BANDUNG -Orang tua di Kota Bandung merespons positif pemberian batas waktu konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya dilaporkan, Badan Gizi Nasional mewajibkan adanya label batas konsumsi pada setiap kemasan atau wadah makanan dengan waktu maksimal empat jam setelah masak.
Menurut Hari Herianto, seorang orang tua dari Cicaheum, Kota Bandung, label batas konsumsi perlu dipastikan untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan.
"Jadi begini, ya. Batas waktu konsumsi bisa menjadi pengingat agar makanan MBG ini segera dimakan. Jangan sampai disimpan, dibawa pulang, karena saya melihat di media sosial ada yang membawanya ke rumah, katanya untuk orangtuanya," ujarnya kepada Jabar, saat ditemui di Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Minggu (9/8/2026).
Ia mengatakan, kedua anaknya telah mengikuti program MBG sejak awal di sekolah mereka.
"Secara kebetulan, yang satu adalah Sekolah Dasar (SD), sedangkan yang terbesar adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mungkin yang agak besar ini bisa menerima dari awal (program), jika adiknya tidak terlalu banyak makan," katanya.
Menurut pria berusia 38 tahun, variasi hidangan yang disajikan tidak selalu sesuai dengan selera anak-anak.
"Mungkin mereka tidak mengenalnya, sehingga tidak antusias untuk mencobanya. Seharusnya memang menu makanan ini cocok untuk anak-anak," tambahnya.
Heri menganggap, tindakan nyata BGN tersebut bertujuan untuk mencegah keracunan.
"Secara umum, mereka (dapur) memasaknya di pagi hari, terburu-buru agar siap pada pagi hari. Jadi dari awal terlihat lebih fokus pada jumlah daripada kualitas. Mungkin banyak orang keracunan karena hal itu. Sekarang, karena sudah banyak SPPG, maka yang belum berpengalaman, ahli, asal ada modal bisa membuat dapur," jelasnya.
Dari beberapa kasus, menurutnya, makanan olahan berbasis protein hewani rentan menyebabkan keracunan.
"Saya melihat seperti telur, ayam atau kuah santan sering sudah tidak segar. Maka dari itu, prosesnya juga perlu diperhatikan, jangan hanya label saja," katanya.
Di sisi lain, Anah (47) orang tua lainnya menyampaikan bahwa selama berjalannya program MBG, bukan hanya hidangan yang membuat makanan menjadi cepat basi, tetapi juga cara penyajian atau kesalahan dalam memasak bisa membuat makanan tidak layak dikonsumsi.
"Mungkin yang menyebabkan keracunan adalah bahan baku yang tidak segar atau cara pengolahannya. Yang viral di Kabupaten Bandung Barat itu, kan omprengnya dicuci dengan air yang kotor. Jadi saat memasaknya juga tidak bersih," kata Anah.
Ia menyampaikan, sterilisasi seharusnya menjadi standar yang jelas dan harus dijamin oleh pengelola SPPG.
"Harus dipertimbangkan, anak ini adalah anak orang, lho. Jangan asal-asalan, sebenarnya kalau tidak ada MBG pun saya tidak keberatan. Mungkin lebih baik ke daerah pinggiran yang membutuhkan," tambahnya.
Masalah pengemasan di warung makan, Anah mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan potensi limbah makanan yang akan muncul.
Kondisi distribusi ini juga perlu dipertimbangkan kemungkinan terburuknya, sehingga bisa diantisipasi. Di sisi lain, pelabelan ini baik, karena banyak produk makanan di toko kelontong sudah melakukannya. Kita bisa lebih percaya.
"Tapi, keberadaan makanan yang tidak terkonsumsi itu bagaimana? Menurut saya, sekolah jangan sampai mendapat tekanan agar menu MBG ini habis, SPPG hanya ingin piringnya kosong," jelasnya.
Menurut penduduk asli Citarum, sisa makanan dari program MBG perlu menjadi bahan evaluasi dapur.
"Ya, jangan biarkan begitu. Mungkin perlu memberikan umpan balik ke dapur, kita sendiri di rumah kalau makanan tidak habis, sayang. Apa untungnya uang dari dana pendidikan hanya berakhir menjadi sampah," katanya.
Oleh karena itu, Anah berharap agar program MBG terus dievaluasi dan diawasi secara berkala.
"Ini adalah langkah yang baik dalam pemberian label, ya. Sebagai orang tua, mungkin ingin adanya pengawasan terus-menerus, setidaknya selama 3,5 tahun ke depan. Kekhawatirannya adalah takut ada SPPG yang tidak baik, sehingga pemberian label hanya menjadi syarat, tetapi jaminan kesehatan makanannya belum tentu terpenuhi," katanya.(*)