Pemerintah memberikan kesempatan untuk meninjau kembali penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, evaluasi terhadap penentuan desil tergantung pada hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Itu adalah (desil) di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kami hanya menunggu hasil sensus ekonominya," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8).
Airlangga menjelaskan bahwa klasifikasi desil tersebut mirip dengan persentase dari 0% hingga 100%. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menambahkan penomoran desil tersebut.
"Desil selalu sampai 10, sama seperti 0% hingga 100%. Tidak mungkin 0% hingga 120%. Jika Desil 12 maka itu 120%," katanya.
Pengklasifikasian desil atau tingkat kesejahteraan keluarga dilakukan secara nasional oleh BPS melalui analisis data sosial ekonomi. BPS sedang menjalankan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus.
Netizen banyak membicarakan pengambilan desil di media sosial. Banyak dari mereka yang merasa pendapatan mereka tidak besar, namun termasuk dalam kategori desil 9 atau bahkan 10.
Di sisi lain, desil menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial, serta dalam wacana terbaru yang sedang dipersiapkan pemerintah, yaitu pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Melansir laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, desil adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang dihitung berdasarkan variabel sosial ekonomi yang meliputi data individu (pekerjaan, pendidikan), data perumahan (kondisi rumah, pasokan listrik) serta kepemilikan barang.
Ada 10 desil yang masing-masing mencakup 10% keluarga di Indonesia, di mana desil 1 adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah 10%, sedangkan desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi 10%. Artinya, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.