bengkalispos.com- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta memberikan kebebasan dan fleksibilitas kerja kepada karyawan, pada Selasa (18/8). Kebijakan ini diambil sehari setelah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pengumuman tersebut terdapat dalam surat Mensesneg Nomor B-17/M/S/TU.00.03/08/2026 yang ditandatangani pada 14 Agustus 2026. Surat yang bersifat mendesak ini berisi ajakan untuk merayakan serta memaknai kemerdekaan.
Surat tersebut ditujukan kepada para pemimpin lembaga negara, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga nonstruktural, gubernur, bupati atau wali kota, pimpinan BUMN dan BUMD, serta perusahaan swasta yang ada di seluruh Indonesia.
Dalam surat tersebut, pemerintah menekankan perlunya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang cukup untuk merayakan, memaknai, dan bersyukur atas kemerdekaan dengan cara masing-masing tanpa mengganggu produktivitas nasional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut Prasetyo, mengajukan kepada para pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta untuk memberikan kebijakan kerja yang lebih fleksibel kepada karyawan pada 18 Agustus 2026.
"Semoga dapat memberikan kebebasan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh karyawan di lingkungan kerja masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2026," demikian isi surat tersebut.
Namun, fleksibilitas ini tidak berarti semua kegiatan kerja secara otomatis dihentikan. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan situasi setiap organisasi, termasuk beban kerja dan kebutuhan operasional masing-masing.
Oleh karena itu, pemimpin organisasi tetap diminta untuk mempertimbangkan sifat dan kebutuhan layanan yang diberikan. Terlebih lagi, beberapa instansi dan perusahaan memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Beberapa sektor yang dimaksud meliputi layanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, dan berbagai jenis layanan penting lainnya.
Di sektor tersebut, pengaturan tugas dan penugasan karyawan harus dilakukan secara proporsional agar pelayanan kepada masyarakat tetap lancar.
"Untuk selalu mengatur tugas karyawan secara proporsional agar memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal," sebagaimana petunjuk dalam surat tersebut.
Dengan demikian, pengajuan fleksibilitas kerja pada 18 Agustus 2026 memberi kesempatan bagi karyawan untuk ikut merayakan momen peringatan kemerdekaan, namun tetap menjaga kelancaran pelayanan publik dan kebutuhan operasional institusi.
Surat tersebut ditandatangani oleh Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg sekaligus Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.