
bengkalispos.com.CO.ID – JAKARTAPemerintah mulai mempersiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite untuk masyarakat yang berada di kelas menengah atas dan kelompok kaya. Kebijakan ini akan ditujukan kepada warga yang termasuk dalam desil 9 dan desil 10 serta diberlakukan secara bertahap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih meninjau dampak dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian serta kemungkinan penghematan anggaran negara.
Purbaya menyatakan, pembatasan subsidi Pertalite dilakukan agar penyaluran subsidi bahan bakar minyak lebih tepat sasaran. Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sedang mempersiapkan sistem dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Purbaya, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor krusial dalam memastikan bantuan subsidi BBM sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Ia bahkan telah melihat langsung penelitian yang dilakukan oleh Pertamina di Surabaya.
"Yang pertama perlu diperjelas, (bahwa) harga tidak naik, kata Pak Bahlil. Cuma waktu di DPR tahun lalu, jika tidak salah, saya diperintahkan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Sekarang sudah mulai dilihat teknologinya," kata Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).
Pembatasan Pertalite Dilakukan Bertahap
Pemerintah tidak akan segera menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara keseluruhan. Berdasarkan Purbaya, penerapan bertahap diperlukan agar dapat mengevaluasi dampak kebijakan terhadap situasi ekonomi.
"Kita akan lakukan secara bertahap untuk mengetahui bagaimana dampaknya. Jika saya menghentikan pembelian Pertalite, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian, jadi kita akan melakukannya secara bertahap," kata Purbaya.
Selain memperhatikan dampak ekonomi, pemerintah juga akan menghitung kemungkinan penghematan anggaran negara yang bisa diperoleh dari pembatasan subsidi Pertalite terhadap masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.
Namun, Purbaya masih belum mampu menentukan besarnya anggaran yang bisa dialokasikan melalui kebijakan tersebut.
"Tidak tahu, saya akan menghitung lagi (nanti)," kata Purbaya.
Pemerintah Meninjau Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Mengkaji Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Mempertimbangkan Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Melakukan Analisis terhadap Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Meneliti Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Memperhatikan Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Mengamati Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Menyelidiki Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Mengevaluasi Kelompok 9 dan 10 Pemerintah Merencanakan Tindakan terhadap Kelompok 9 dan 10
Sebelumnya, Purbaya telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan pada hari Selasa (11/8/2026).
Pada pertemuan tersebut, pemerintah membicarakan kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Salah satu model yang sedang dipertimbangkan adalah pembatasan bagi warga yang termasuk dalam desil 9 dan desil 10.
Purbaya mengatakan, kelompok desil 9 merujuk pada masyarakat berpenghasilan menengah atas, sementara desil 10 merupakan kategori masyarakat kelas atas.
"Sebelumnya kita membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite bagi kalangan menengah atas, mungkin desil 9 dan 10 agar nanti beberapa bulan kemudian kita bisa mengurangi secara bertahap," ujar Purbaya saat diwawancarai di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Menurut Purbaya, sistem yang sedang dipersiapkan oleh Pertamina dinilai sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi Pertalite tersebut.
"Sedang kita pelajari mekanismenya, saya juga sempat melihat bahwa sistem Pertamina sudah cukup bagus sehingga siap untuk diterapkan," tambah Purbaya.
Pendapatan Kuartil 9 dan 10
Sebagai informasi, kelompok desil 9 termasuk dalam kategori masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kuat atau kaya. Kelompok ini diperkirakan memiliki penghasilan atau pengeluaran sekitar Rp 6,5 juta hingga Rp 12 juta setiap bulan.
Di sisi lain, desil 10 adalah kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik. Kelompok ini diperkirakan memiliki pendapatan atau pengeluaran lebih dari Rp 12 juta setiap bulannya.
Kelompok desil ke-10 mencakup sekitar 10% dari keseluruhan jumlah penduduk.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap penyaluran subsidi Pertalite bisa lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap akan meninjau dampak pembatasan terhadap kemampuan beli dan aktivitas ekonomi sebelum memperluas penerapannya.