bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah masih menyembunyikan besarnya target defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Jumlah defisit ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR pada 14 Agustus mendatang.
Kepala Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah masih dalam proses penyempurnaan struktur RAPBN 2027, termasuk target defisit yang akan menjadi dasar kebijakan fiskal tahun depan.
"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN pada tanggal 14 Agustus," kata Rofyanto ketika menjawab pertanyaan peserta Forum Konsultasi Publik RUU APBN 2027 yang diadakan secara virtual, Kamis (6/8/2026).
Meskipun belum mengungkapkan besaran defisit, pemerintah menegaskan bahwa RAPBN 2027 disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal tetap berfokus pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengeluaran negara, pendanaan program prioritas, serta kelangsungan fiskal.
Menurut Rofyanto, pemerintah tetap percaya diri bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2027 akan meningkat. Keyakinan ini didukung oleh peningkatan investasi serta pengeluaran rumah tangga yang mulai menunjukkan arah positif sepanjang 2026.
Kemajuan ekonomi menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RAPBN tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 5,12 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya investasi, konsumsi rumah tangga yang tetap stabil, serta berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Namun, pemerintah menganggap risiko dari luar masih perlu diperhatikan. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian politik internasional, serta perubahan di pasar keuangan global menjadi pertimbangan dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dan posisi fiskal 2027.
Oleh karena itu, APBN 2027 tetap akan digunakan sebagai alat fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi, mendorong pertumbuhan, melindungi kemampuan belanja masyarakat, serta mendukung sektor usaha dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dibuat dengan tetap mendukung berbagai kebijakan utama pemerintah meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
Menurutnya, tekanan ekonomi global diperkirakan masih akan memengaruhi perdagangan, logistik, hingga investasi internasional. Oleh karena itu, pemerintah menyusun RAPBN 2027 dengan menekankan disiplin keuangan dan prinsip hati-hati agar tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"APBN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, serta berperan aktif sebagai pendorong pertumbuhan melalui berbagai program pemerintah, termasuk penguatan peran sektor swasta sebagai penggerak ekonomi," kata Sudarto.
Ia menyatakan penyusunan RAPBN 2027 memerlukan berbagai masukan dari masyarakat. Hal ini dinilai penting agar kebijakan fiskal yang disusun semakin dapat dipercaya, jelas, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.
"Sebagai alat kebijakan publik yang bersifat dinamis, proses perencanaan dan penyusunan APBN memerlukan berbagai pandangan dari sudut pandang masyarakat. Pandangan masyarakat diperlukan sebagai bahan perbaikan sekaligus wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Sudarto.
Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa APBN akan tetap menjadi alat utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta proyek pembangunan lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mempertahankan kesehatan keuangan negara agar anggaran tetap cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemampuan beli masyarakat.