bengkalispos.com–Pemimpinan Donald Trump menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan di pasar obligasi global akibat kebijakan ekonomi, rencana pajak dan pengeluaran pemerintah, serta ketidakpastian politik internasional yang memperbesar kekhawatiran para investor.
Dilaporkan oleh situs The Guardian pada hari Minggu (24/8), tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan jangka waktu 30 tahun telah melebihi 5 persen, sementara kenaikan biaya pinjaman juga terjadi di Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang.
Kekhawatiran ini semakin meningkat mengingat utang nasional Amerika Serikat telah mencapai sekitar USD 40 triliun atau sekitar Rp648 kuadriliun, sehingga para investor mulai meragukan keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintahan Trump.
Kekhawatiran mengenai konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran turut memperparah kondisi, karena kenaikan harga minyak berisiko meningkatkan inflasi dan memaksa bank sentral untuk mempertahankan atau menaikkan tingkat bunga.
Inflasi menimbulkan ancaman terhadap pasar obligasi karena mengurangi nilai pembayaran yang akan diterima investor di masa depan, sehingga mereka meminta pengembalian yang lebih besar.
Selain itu, kebijakan perdagangan yang diterapkan Trump, peningkatan belanja pemerintah, serta ketakutan terhadap arah kebijakan Federal Reserve menyebabkan para investor semakin waspada dan mendorong tindakan menjual obligasi.
Keributan di pasar obligasi bisa menyebar luas karena kenaikan imbal hasil akan meningkatkan biaya kredit, pinjaman, dan pendanaan perusahaan bagi masyarakat maupun pelaku bisnis.
Pemerintah berbagai negara juga menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya pembayaran bunga utang, termasuk Inggris yang berisiko kehilangan sekitar EUR 23,6 miliar atau sekitar Rp517 triliun dari cadangan keuangannya karena peningkatan biaya pinjaman.
Kondisi pasar berikutnya akan sangat tergantung pada perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintahan Trump, tindakan bank sentral, serta kemungkinan campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas pasar obligasi.