JATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah akan meninjau kembali penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelah munculnya kritik terkait pengelompokan kelas ekonomi yang sering disampaikan oleh masyarakat.
Namun, penelitian tersebut masih menunggu hasil pengumpulan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana hingga saat ini Sensus Ekonomi (SE) 2026 masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
"Itu berada di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja hasil sensus ekonominya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada para jurnalis, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8).
Namun demikian, ia menekankan bahwa pembagian desil pada dasarnya tetap mengacu pada skala 1 sampai 10.
Menurutnya, istilah desil tidak bisa diperluas melebihi 10 kelompok, karena setiap desil mencerminkan pembagian antara 0 hingga 100 persen populasi.
"Bukan (dengan desilnya-Red). Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil ke-12 akan berarti 120 persen," jelas Airlangga.
Selain itu, penentuan desil dalam DTSEN menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga meragukan hasil pemeriksaan yang menempatkan mereka di desil 9 atau 10, meskipun kondisi ekonomi yang mereka alami dinilai belum mencerminkan kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi.
Keluhan tersebut banyak diungkapkan melalui media sosial Threads. Seorang pengguna mengatakan dia termasuk dalam desil 9 meskipun hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36, memiliki satu mobil bekas, dan jarang melakukan perjalanan.
Pengguna lain juga menyatakan bahwa mereka tergolong dalam desil 10, meskipun masih tinggal di rumah kontrakan dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp 3 juta setiap bulan.
Menanggapi isu tersebut, ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menganggap, masalah utama bukan berada pada metode Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi pada penggunaan desil sebagai indikator kelas sosial ekonomi.
Menurutnya, desil pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mengklasifikasikan. Penduduk diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita, lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup 10 persen dari jumlah penduduk.
"Desil 10 memang sangat beragam, karena memiliki batas bawah yang jelas, tetapi tidak memiliki batas atas," katanya kepada Kontan.co.id, Kamis (13/8).
Yusuf menyampaikan, berdasarkan data tahun 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp 3,03 juta per kapita setiap bulan. Namun, angka tersebut bisa mencapai sekitar Rp 133 juta, sehingga rentangnya mencapai sekitar 44 kali lipat.
Dari sekitar 22,06 juta penduduk yang termasuk dalam desil 10, Yusuf mengatakan, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran lebih dari Rp 9,91 juta per kapita per bulan.
"Artinya, sebagian besar penduduk di desil ke-10 sebenarnya masih berada dalam kategori menengah," katanya.
Yusup menyampaikan, jika desil 9 dan 10 digunakan sebagai dasar pembatasan Pertalite, sekitar 42,9 juta orang berisiko kehilangan akses, di mana sebagian besar masih termasuk dalam kelas menengah.
Sementara itu, kelompok yang benar-benar termasuk dalam kategori kelas atas hanya sekitar 1,19 juta orang.
Selain masalah lingkup, Yusuf menemukan kendala ketika batas desil digunakan sebagai dasar dalam penerapan kebijakan.
Penduduk yang berada tepat di bawah dan tepat di atas ambang batas desil mungkin memiliki kondisi ekonomi yang hampir sama, tetapi bisa menerima perlakuan yang berbeda terkait bantuan subsidi.
Ia juga menegaskan bahwa posisi seseorang dalam desil tidak bersifat tetap. Perubahan penghasilan, struktur keluarga, atau pergeseran posisi relatif terhadap penduduk lainnya dapat menyebabkan seseorang berpindah dari satu desil ke desil lainnya.(Kontan/Dendi Siswanto)