bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTA.Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, merespons langkah pemerintah yang mulai mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 Gigawatt (GW).
Selanjutnya, rencana ambisius ini dimulai dengan target pembangunan awal sebesar 30 GW pada tahun 2026 yang akan datang.
Saleh menjelaskan, ini merupakan bagian dari rencana transisi energi nasional guna mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, prioritas utama pemerintah adalah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan gabungan PLTS dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) demi meningkatkan efisiensi nasional.
Mengenai pencapaian target awal sebesar 30 GW pada tahun 2026, DEN menekankan perlunya keterlibatan yang kuat antara berbagai instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
"Tujuan ini memerlukan koordinasi dan penyesuaian lintas sektor, termasuk dengan Pemda, khususnya dalam hal penyediaan lahan dan sumber daya manusia setempat," katanya kepada bengkalispos.com, Minggu (17/8/2026).
Saleh menyampaikan, strategi percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya ini perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan daerah yang secara teknis telah siap.
"Harus dimulai dari wilayah yang sudah relatif siap dari segi lahan dan ketersediaan infrastruktur PLN. Jika mengganti PLTD milik PLN, tentu berada dalam lingkup PLN sehingga lebih mudah dilakukan, karena sudah ada permintaannya serta infrastruktur jaringannya telah tersedia yaitu PLN," katanya.
Selain penggantian PLTD, Saleh menyebutkan, pemetaan potensi permintaan listrik terbarukan dari sektor industri juga menjadi hal yang penting, termasuk kebutuhan besar akan pasokan energi bersih untuk proyek data center.
Menurutnya, kepastian permintaan (demand) dari sektor-sektor utama ini dianggap dapat memberikan sinyal yang menguntungkan bagi para investor yang berminat menanamkan modal mereka.
Untuk menarik perhatian investor dan memperkuat sektor industri lokal, Saleh menganggap pemerintah perlu memberikan insentif nyata melalui berbagai kemudahan regulasi.
"Perlu adanya kebijakan khusus, termasuk insentif finansial dan non finansial, untuk sektor yang memanfaatkan energi surya atau beralih dari bahan bakar fosil ke energi surya serta tentu saja industri pengembang energi surya," tegasnya.
Saleh juga menyoroti kepentingan pembukaan kesempatan penggunaan jaringan transmisi PLN (power wheeling), relaksasi kuota PLTS rooftop, serta komitmen kuat dari pemimpin negara. Menurutnya, hal ini sangat penting agar Indonesia dapat menjadi aktor utama (key player) dalam rantai pasok industri pembangkit listrik tenaga surya di wilayah regional.
Yang tidak kalah penting yaituleadershipdan komitmen penuh dari pemimpin negara serta jajaran di bawahnya dalam mempercepat perkembangan industri PLTS nasional," tutupnya.