bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTAPemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan bertingkat, mulai dari pengawasan awal, penggunaan personel dan peralatan, teknologi pemadam, pencegahan berbasis masyarakat hingga penerapan hukum.
Tindakan ini bertujuan agar pemerintah tidak hanya mengatasi masalah secara mendadak, tetapi juga menghindari terulangnya kejadian serupa.
Pada rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan serta Riau, Senin (24/8/2026), Prabowo mengusulkan pengiriman 1.000 perwira TNI dan Polri guna memperkuat sosialisasi serta pencegahan di wilayah tersebut.
"Jangan menunggu hingga menjadi api," tegas Prabowo.
Di Provinsi Sumatra Selatan, pemerintah mencatat sebanyak 12.956 titik panas hingga tanggal 23 Agustus, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1.926 hektar.
Untuk mempercepat penanganan, Prabowo menyetujui penambahan helikopter pemadam kebakaran dan 20 alat berat untuk membuat saluran serta memperkuat pasokan air di daerah yang rentan.
Pemerintah juga memanfaatkan pengenalan titik panas, patroli darat dan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), sumur bor, bendungan, pembatas saluran, serta pembatas bakar.
Di Riau, lima pesawat helikopter melakukan penyemprotan air, sementara TNI membentuk tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat dengan penerjun freefall agar bisa mencapai titik api yang sulit dijangkau oleh pasukan darat.
Strategi pemadaman juga difokuskan pada inovasi. Prabowo meminta BRIN dan BNPB untuk meneliti bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong yang dianggap mampu memadamkan api sekaligus menghambat penyebarannya.
Produksinya harus segera ditingkatkan apabila hasil pengujian menunjukkan keberhasilan.
Di daerah rawa gambut, pemerintah diimbau tidak hanya membangun infrastruktur pengendali kebakaran, tetapi juga memanfaatkannya untuk aktivitas yang bermanfaat, misalnya budidaya perikanan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi potensi pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dari segi pencegahan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diminta untuk memberikan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Masyarakat yang memerlukan pembukaan lahan dialihkan melalui prosedur yang terstruktur melalui pemerintah, kelompok tani, serta koperasi.
Di sisi lain, penegakan hukum diperketat. Prabowo mengimbau aparat untuk menyelidiki dugaan pembakaran yang melibatkan perusahaan dan mengancam pencabutan izin usaha jika perusahaan terbukti memberi perintah pembakaran tersebut.
"Jika ada tanda-tanda, segera laporkan, kita segera cabut," kata Prabowo.
Pemerintah juga menganggap penanganan Riau sebagai contoh. Luas kebakaran hutan di provinsi tersebut dilaporkan berkurang dari sekitar 16.000 hektare menjadi 900 hektare.
Prabowo bahkan meminta kinerja Pangdam dan Kapolda Riau dihargai setelah seluruh lahan yang terbakar selesai ditangani.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menciptakan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mulai dari hulu hingga hilir: mengidentifikasi titik panas lebih cepat, mencegah api berkembang besar, memperkuat upaya pemadaman, menjaga kawasan gambut, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menegakkan hukuman terhadap pelaku.