Ringkasan Berita:
- Prabowo menganggap laporan pemerintahannya selama hampir dua tahun sudah "bagus", setelah sebelumnya memberikan nilai 6 dari 10 pada awal kepemimpinan.
- Gerindra merujuk pada beberapa indikator, seperti tingkat kepuasan masyarakat sebesar 63 persen, stabilitas ekonomi, bahan bakar minyak bersubsidi, Danantara, ketahanan pangan, efisiensi anggaran serta pembangunan hampir 2.500 jembatan desa.
KALTIM.CO - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganggap kinerja pemerintahannya dalam kurun waktu hampir dua tahun berjalan dengan kondisi yang cukup baik.
Penilaian itu diungkapkan Prabowo setelah sebelumnya ia memberikan nilai 6 dari 10 terhadap kinerja pemerintah di awal masa kepemimpinannya.
Kini, Prabowo menyatakan bahwa laporan pemerintahannya sudah "bagus". Pernyataan tersebut kemudian dijelaskan oleh Partai Gerindra melalui beberapa indikator yang dianggap mencerminkan kinerja pemerintahan dalam hampir dua tahun terakhir.
Kepala Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan bahwa penilaian Prabowo bukan hanya sekadar pernyataan pemerintah. Menurutnya, pernyataan tersebut juga terlihat dari kinerja jajaran pemerintah serta tingkat kepuasan masyarakat.
Sugiat mengacu pada hasil survei IPO pada 8 Agustus 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.
"Ini adalah bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah sedang berada di jalur yang benar," ujar Sugiat kepada para jurnalis, Minggu (9/8/2026).
Berdasarkan pendapat Sugiat, terdapat beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo, mulai dari stabilitas ekonomi, harga bahan bakar, investasi, pengembangan infrastruktur, ketersediaan pangan, efisiensi anggaran hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Prabowo Mengatakan Laporan Pemerintahnya Sudah Memuaskan Prabowo Menyebut Evaluasi Pemerintahnya Sudah Baik Prabowo Mengklaim Hasil Kerja Pemerintahnya Sudah Memadai Prabowo Menilai Dokumen Kinerja Pemerintahnya Sudah Cukup Memuaskan Prabowo Mengatakan Laporan Kinerja Pemerintahnya Sudah Sesuai Harapan Prabowo Menyebut Kinerja Pemerintahnya Sudah Bagus Prabowo Mengungkapkan bahwa Laporan Pemerintahnya Sudah Oke Prabowo Menilai Evaluasi Pemerintahnya Sudah Baik Prabowo Mengatakan bahwa Dokumen Kinerja Pemerintahnya Sudah Memuaskan Prabowo Menyebut Hasil Kerja Pemerintahnya Sudah Memadai
Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.
Memasuki hampir dua tahun kepemimpinan, Prabowo menganggap kabinet yang dipimpinnya telah mencapai berbagai hasil. Ia bahkan menyatakan bahwa pemerintah kini mampu menghadapi masyarakat dengan rasa percaya diri karena merasa telah menunjukkan bukti nyata dari kinerjanya.
Pernyataan itu diungkapkan Prabowo saat hadir dalam peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
"Jujur saja, selama dua tahun ini kita baru mencapai prestasi, tapi saya rasa dua tahun itu cukup, nilai kita bagus menurut saya," ujar Prabowo.
"Kini kita berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, serta menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan keyakinan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil secara nyata," lanjut Prabowo.
Pernyataan itu menjadi dasar bagi Gerindra dalam menjelaskan beberapa indikator yang dianggap mencerminkan arah kinerja pemerintah.
Gerindra Menyoroti Tingkat Kepuasan Masyarakat Sebesar 63 Persen
Sugiat menyatakan bahwa penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo tidak muncul secara mandiri. Ia menghubungkannya dengan hasil survei yang menunjukkan adanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Berdasarkan survei IPO yang dilakukan pada 8 Agustus 2026, sebagaimana dikutip Sugiat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.
Menurut Sugiat, angka tersebut merupakan salah satu tanda bahwa berbagai kebijakan pemerintah mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat.
Ia menggambarkan pencapaian tersebut sebagai bukti bahwa arah kebijakan pemerintah sedang berada di jalur yang tepat atau "on the right track".
Namun, Sugiat juga menekankan bahwa gelar "oke" seharusnya tidak membuat pemerintah berhenti melakukan perbaikan.
Menurutnya, penilaian tersebut seharusnya menjadi pemicu agar Presiden Prabowo dan para menteri bekerja lebih cepat serta lebih efisien.
Pemerintah, menurutnya, juga harus terus membuka ruang untuk kritik, masukan, dan pengawasan dari masyarakat.
"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, dan pengawasan masyarakat guna memastikan semua program yang berpihak kepada rakyat berjalan sesuai target hingga akhir masa jabatan," katanya.
Harga BBM Bersubsidi Dipertahankan
Salah satu hal yang menjadi perhatian Gerindra adalah kemampuan pemerintah dalam menjaga ketenangan ekonomi dalam negeri meskipun kondisi ekonomi global sedang menghadapi berbagai tantangan.
Sugiat menyatakan pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM yang didukung subsidi meskipun sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan meningkatkan harga energi.
BBM yang diberi subsidi adalah bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung oleh pemerintah melalui sistem subsidi, sehingga harga yang dibayarkan oleh masyarakat lebih murah dibandingkan harga pasar.
Menurut Sugiat, keputusan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bertujuan untuk menjaga kemampuan beli masyarakat sekaligus mengendalikan risiko kenaikan inflasi.
Kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa disebut daya beli, sementara inflasi merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dalam suatu waktu tertentu.
"Kami melihat dalam situasi ketidakstabilan ekonomi global yang menyebabkan banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah mampu mempertahankan stabilitas ekonomi dalam negeri. BBM bersubsidi tidak dinaikkan agar menjaga kemampuan beli masyarakat dan menghindari inflasi," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," lanjut Sugiat.
Kinerja Danantara Disebut Meningkat 300-400 Persen
Selain kebijakan ekonomi, Partai Gerindra juga mengkritik kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara dalam kurun waktu setahun terakhir.
Sugiat mengatakan lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang sangat besar. Ia menyebutkan bahwa peningkatan ini mencapai 300 hingga 400 persen.
"Keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam jangka waktu setahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang sangat mencolok, yaitu naik hingga 300–400 persen," ujarnya.
Menurut Sugiat, pencapaian ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan tata kelola serta mengatasi berbagai kemungkinan kebocoran dana.
Danantara adalah lembaga yang dibentuk guna mengelola dan memaksimalkan aset serta investasi negara. Menurut Sugiat, peningkatan kinerja lembaga tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset negara.
Kurang lebih 2.500 Jembatan Desa Dibuat
Indikator berikutnya yang menjadi perhatian Gerindra adalah pengembangan infrastruktur yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat.
Sugiat mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 2.500 jembatan desa di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik, tetapi juga berdampak pada keterhubungan antar wilayah. Jembatan desa dapat mempercepat penyebaran hasil pertanian dan memudahkan pergerakan penduduk.
Akses tersebut juga dianggap penting bagi siswa sekolah yang tinggal di daerah terpencil.
Pemerintah tidak hanya memperhatikan proyek besar, tetapi juga infrastruktur kecil yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia merupakan tanggapan cepat pemerintah terhadap keterhubungan wilayah, distribusi hasil pertanian, serta pergerakan anak-anak sekolah di daerah terpencil," katanya.
Kata infrastruktur mikro dalam konteks ini mengacu pada pembangunan yang berskala kecil dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, berbeda dengan proyek megastruktur yang biasanya bersifat besar dan mencakup area yang luas.
Ketersediaan Pangan Menjadi Fokus Pemerintah Kesiapan Pangan Jadi Perhatian Utama Pemerintah Pemerintah Memperhatikan Aspek Ketersediaan Pangan Isu Ketersediaan Pangan Mendapat Perhatian Pemerintah Kebijakan Pangan Menjadi Prioritas Pemerintah
Sugiat juga menyertakan ketahanan pangan sebagai salah satu indikator kinerja pemerintahan Prabowo.
Ketersediaan pangan secara dasar menggambarkan kemampuan sebuah negara dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan dapat dijangkau.
Menurut Sugiat, Indonesia mampu memastikan kelengkapan kebutuhan pokok meskipun sejumlah negara menghadapi ancaman gangguan rantai pasok global serta dampak perubahan iklim.
"Pada saat berbagai negara menghadapi ancaman keamanan pangan akibat gangguan rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia berhasil memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan stabil," ujar Sugiat.
Ia menilai bahwa penguatan sektor pertanian serta modernisasi rantai distribusi turut berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan harga pangan yang terjangkau.
Rantai pasok merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan proses produksi hingga barang sampai kepada pengguna. Gangguan di salah satu elemen, seperti produksi, pendistribusian atau pengangkutan, bisa berdampak pada ketersediaan dan harga produk.
Efisiensi Anggaran hingga Pengurangan Perjalanan Dinas
Gerindra juga menganggap kebijakan penghematan anggaran sebagai salah satu aspek penting dalam kinerja pemerintahan Prabowo.
Sugiat menyoroti perintah Prabowo kepada para menteri agar melakukan efisiensi, termasuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.
Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menggunakan anggaran negara dengan lebih efisien dan mengalokasikannya ke program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung program yang langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, seperti peningkatan gizi anak, pemberdayaan desa, serta pengembangan ekonomi lokal," ujarnya.
Efisiensi anggaran dalam konteks ini mengacu pada pengurangan pengeluaran yang dianggap bisa dikurangi serta memfokuskan sumber daya negara pada program yang dianggap lebih utama.
Koperasi Merah Putih untuk Memperkuat Ekonomi Desa
Selain efisiensi, Sugiat menyebutkan bahwa pemerintah juga berupaya membangun dasar ekonomi dari tingkat terendah dengan menggunakan program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, koperasi tersebut bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.
"Strategi pemerintah dalam pembangunan berfokus pada penguatan dasar ekonomi dari masyarakat bawah. Dengan peta jalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengedepankan semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan mengurangi biaya tengkulak yang selama ini merugikan petani dan peternak," kata Sugiat.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menekan biaya tengah dalam penyaluran barang agar hasil produksi petani dan peternak mampu mengakses pasar yang lebih baik.
Gerindra Mengatakan Pemerintah Berani Memperbaiki Kekurangan
Sugiat selanjutnya menyoroti aspek pengelolaan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa penilaian positif terhadap kinerja pemerintah juga berkaitan dengan langkah Prabowo dalam memperbaiki masalah yang ia anggap bersifat sistematis.
Masalah yang bersifat struktural adalah masalah yang tidak hanya terjadi dalam satu kejadian atau pribadi, tetapi berkaitan dengan prosedur dan pengelolaan di dalam suatu sistem.
Menurut Sugiat, pemerintah telah berusaha mengenali kemungkinan kebocoran dana dan melakukan perbaikan di dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Ia menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari kejujuran dan usaha untuk meningkatkan sistem pemerintahan negara.
"Presiden Prabowo tidak pernah menyembunyikan masalah sistemik di negara tersebut. Ia mengidentifikasi kondisi tersebut dan segera melakukan tindakan medis," ujar Sugiat.
"Ketegasan mengakui risiko kebocoran dana dan perbaikan di dalam tubuh BUMN bukanlah tanda kelemahan, tetapi wujud dari kejujuran," lanjutnya.
Sugiat menekankan bahwa penggunaan dana negara perlu ditujukan pada program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan.
"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat hilang sia-sia di tengah jalan, tetapi menyimpannya dengan rapat untuk mendanai program strategis seperti kesehatan anak dan pendidikan," katanya.
Kestabilan Politik Dianggap Membantu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Selain aspek ekonomi dan pembangunan, Sugiat juga menganggap kestabilan politik serta kohesi kabinet sebagai faktor yang mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya, ikatan yang kuat di antara para pemimpin politik mampu menciptakan ruang bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan.
"Dua tahun terakhir menunjukkan, ketika para pemimpin negara bersatu dan meninggalkan ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," ujar Sugiat.
Pernyataan itu merupakan bagian dari penjelasan Gerindra mengenai penilaian Prabowo yang menyebut laporan kinerja pemerintahnya sudah "bagus".
Artikel ini telah tayang di news.com dengan judul Prabowo Mengatakan Laporan Dua Tahun Pemerintahannya "Bagus", Berikut Penjelasan Gerindra