Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Pertahanan serta prajurit TNI dianggap bertentangan dengan pernyataannya bahwa pemerintah tidak memiliki dana untuk menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri sipil.
Beberapa pengamat birokrasi menganggap kenaikan tukin pegawai militer penting, tetapi tidak mendesak jika dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan para guru.
Karena, dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, investasi dalam pendidik merupakan bentuk investasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang manfaatnya lebih luas.
- Pemerintah memiliki riwayat tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi – Bagaimana dengan putusan terkait anggaran MBG?
- MBG diperlakukan secara tidak adil, tetapi mengapa Presiden Prabowo tetap mempertahankannya?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tunjangan pegawai Kemenhan dan prajurit TNI karena sejak tahun 2018 tidak pernah mengalami penyesuaian.
Berdasarkan aturan kenaikan tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026, besaran tukin untuk pegawai Kemenhan serta prajurit TNI yang sebelumnya mencapai 70% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan, naik menjadi 90%.
Gaji tambahan untuk perwira tinggi dengan bintang empat ditentukan sebesar Rp 48.613.500 setiap bulan. Sementara itu, kelas jabatan 1 sebesar Rp2.553.100.
Berapa jumlah kenaikan tukin Kemhan dan TNI serta apa dasar peningkatannya?
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan yang menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Pertahanan serta anggota Tentara Nasional Indonesia.
Dua peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Sampai Jumat (31/07), peraturan terbaru ini belum dipublikasikan di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara.
Dua peraturan presiden ini menggantikan ketentuan lama yaitu Perpres Nomor 102/2018 mengenai Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI serta Perpres Nomor 104/2018 tentang Tukin di Lingkungan Kemenhan.
Berdasarkan peraturan terbaru, besaran tukin untuk pegawai Kemenhan dan prajurit TNI yang sebelumnya mencapai 70% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan, kini dinaikkan menjadi 90%.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Rico Sirait, menjelaskan bahwa untuk perwira tinggi bintang empat, seperti Kepala Staf Angkatan (Kasad, Kasal, dan Kasau), besaran tunjangan kinerjanya ditentukan sebesar Rp48.613.500 setiap bulan.
Berikutnya, bagi perwira tingkat bintang tiga, seperti Kasum TNI, Wakasad, Wakasal, dan Wakasau, besarnya tunjangan adalah Rp44.874.000.
Di sisi lain, besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh perwira hingga prajurit lainnya berbeda-beda sesuai tingkatan jabatan, mulai dari kelas jabatan 17 sebesar Rp37.395.000 hingga kelas jabatan 1 yang terendah yaitu Rp2.553.100.
Rico Sirait menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari kenaikan tukin Kemenhan dan TNI.
Pertama, hasil evaluasi reformasi birokrasi yang menunjukkan bahwa Kemenhan dan TNI telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan peningkatan indeks tunjangan kinerja.
Penilaian tersebut, menurut pernyataannya, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB berdasarkan penilaian yang berlaku.
BBC News Indonesia telah menghubungi Mohammad Averrouce, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, guna menanyakan indeks-indeks yang dicapai Kemenhan. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.
Kedua, Kementerian Pertahanan dan TNI dikabarkan belum pernah mendapatkan kenaikan tunjangan sejak tahun 2018.
"Sejak tahun 2018, Kemenhan dan TNI belum pernah mendapatkan peningkatan indeks tunjangan kinerja. Di sisi lain, beberapa kementerian/lembaga lain telah lebih dulu menerima kenaikan dengan besaran yang berbeda-beda, bahkan mencapai 80% hingga 100%," ujarRico.
Selain itu, Rico menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan dan TNI secara aktif mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Contohnya, respons darurat bencana, pengembangan infrastruktur di wilayah terpencil, penguatan ketersediaan pangan, serta perlindungan daerah yang rentan.
"Dengan demikian, kenaikan gaji ini diharapkan mampu lebih meningkatkan semangat, profesionalisme, dan mutu kinerja pegawai Kemenhan serta prajurit TNI dalam pelayanan kepada negara," lanjutnya.
Mengapa kenaikan gaji TNI dan Kemenhan mendapat kritik?
Hanya saja, keputusan Presiden Prabowo menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenhan dan prajurit TNI dinilai kontradiktif dengan pengakuannya yang menyebut pemerintah tidak punya uang untuk menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri sipil.
Pernyataan "tidak punya uang" diungkapkan oleh Prabowo dalam kegiatan Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, pada 23 Juni lalu.
Saat itu, Prabowo menjelaskan alasan mengapa gaji pegawai negeri dan guru tergolong rendah. Penyebabnya, karena kondisi keuangan negara sedang tidak baik.
Mengapa gaji guru tidak bisa meningkat? Mengapa gaji pegawai negeri juga tidak bisa naik? Mengapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, terus diambil,ujar Presiden.
"Kekurangan kita, kami menghitungnya sekitar Rp150 miliar setiap tahun dan ini sedang saya perbaiki semua," tambahnya.
Berdasarkan kondisi anggaran tahun 2026, ruang fiskal sebenarnya tidak terlalu luas untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang sangat besar—khususnya terkait program prioritas Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Departemen Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp196,5 triliun.
Akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah, dana transfer dari pusat ke daerah pada tahun 2026 harus dikurangi.
Mengutip data Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), anggaran TKD sebelumnya ditentukan sebesar Rp650 triliun, namun mengalami penurunan sebesar 24,8% dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Akibatnya, beberapa kepala daerah mengalami kesulitan dalam membiayai layanan dasar dan membayar gaji karyawan, terutama yang memiliki statusPPPKNamun, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, melarang para kepala daerah mengangkat pegawai baru.
Bima Arya mengklaim pihaknya masih memetakan, mana-mana saja darah yang kesulitan membayar gaji pegawai akibat pemangkasan TKD. Kemendagri, klaimnya, masih mencari solusi bersama Komisi II DPR dan Kemenkeu.
- 'Mengapa kami yang menjadi korban?' – 9.000 PPPK di NTT menghadapi risiko dihentikan
- Sekitar separuh anggaran Perpustakaan Nasional dipangkas – 'Kami merasa malu, namun hidup pun tidak diinginkan'
Sedangkan gaji guru honorer atau non-ASN tidak memiliki standar nasional, melainkan tergantung pada sekolah, yayasan, pemerintah daerah, serta besarnya jam mengajar.
Di beberapa wilayah, terdapat guru honorer yang mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 setiap bulannya.
Berdasarkan data survei tahun 2024 yang dilakukan oleh lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa, sebanyak 74% guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan kurang dari Rp2 juta setiap bulan, dengan 20,5% di antaranya masih menerima gaji di bawah Rp500.000.
Penelitian ini dilakukan secara online terhadap 403 responden guru yang berasal dari 25 provinsi, dengan komposisi responden dari Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa sebanyak 112 orang.
Sampel responden survei terdiri dari 123 orang yang berstatus sebagai guru PNS, 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer, serta 45 guru PPPK.
Siapa yang seharusnya diprioritaskan?
Ahli birokrasi dan kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, menyatakan bahwa masalah kenaikan tukin sebenarnya bukan hanya soal anggaran tetapi berkaitan dengan prioritas anggaran secara politik.
Dalam kebijakan publik, anggaran selalu mencerminkan keputusan pemerintah mengenai bidang-bidang yang dianggap paling penting dan krusial.
Pemerintah, menurutnya, memiliki alasan administratif bahwa gaji pegawai Kemenhan dan anggota TNI belum mengalami "penyesuaian" sejak tahun 2018.
Namun, masalahnya, pada saat yang bersamaan, pemerintah terlihat mengabaikan kesejahteraan guru dengan alasan keterbatasan anggaran.
"Publik pun menangkap adanya standar yang berbeda. Narasi pemerintah tidak konsisten," kata Mudiyati kepada BBC News Indonesia, Kamis (30/07).
Baginya, jika pemerintah mampu menyediakan ruang fiskal untuk menaikkan gaji aparatur pertahanan, seharusnya pemerintah mampu menjelaskan secara jelas mengapa ruang fiskal yang sama belum tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Karena itu, tanpa penjelasan yang memadai, keputusan Presiden Prabowo berisiko dianggap sebagai "kecenderungan yang lebih besar pada bidang keamanan daripada pendidikan".
Meskipun dari perspektif pembangunan jangka panjang, kata Mudiyati, investasi terhadap guru atau tenaga pendidik merupakan investasi dalam kualitas sumber daya manusia yang memberikan manfaat yang jauh lebih besar.
"Terlebih lagi, Indonesia menghadapi tantangan dalam kualitas pendidikan, rendahnya tingkat literasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menyambut bonus demografi," ujarnya.
Selain itu, ia menilai kenaikan tukin dapat dibenarkan jika didasarkan pada peningkatan tanggung jawab kerja, perbaikan birokrasi, atau hasil kinerja yang jelas.
"Masalahnya adalah apakah indikator kinerja tersebut dapat diakses dan diuji oleh masyarakat," katanya.
"Sejauh ini penilaian terhadap reformasi birokrasi di berbagai kementerian lebih cenderung mengukur kesesuaian administratif daripada dampak nyata dalam pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.
- Banyak siswa Indonesia kesulitan dalam perhitungan, Prabowo akan memperkenalkan matematika sejak usia taman kanak-kanak – 'Saya bertanya berapa 6+8, mereka menjawab 12'
- Presiden Prabowo mendirikan Universitas Republik Indonesia – Apa kebutuhannya?
- Beberapa sekolah dasar negeri menerima lima hingga nol siswa baru — 'Seperti les privat saja', mengapa SDN kekurangan peminat?
Untuk lembaga pertahanan, kata Mudiyati, ukuran kinerjanya pasti berbeda dibandingkan dengan kementerian yang fokus pada pelayanan masyarakat.
Namun, menurutnya, tetap diperlukan indikator yang objektif.
Contohnya peningkatan kompetensi, modernisasi struktur organisasi, efisiensi pengelolaan dana, serta peningkatan mutu tata kelola.
Jika kenaikan gaji hanya berdasarkan hasil evaluasi birokrasi tanpa dilengkapi indikatoroutcamejelasnya, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan apakah kenaikan tersebut didasarkan pada prestasi atau lebih bersifat keputusan politik.
Ahli birokrasi dan administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, setuju dengan hal tersebut.
Ia berpendapat bahwa dalam sistem kebijakan publik terdapat tingkatan prioritas.
Peningkatan tunjangan pegawai di sektor pertahanan, menurutnya, memiliki arti penting. Namun, "bukan prioritas mendesak" dibandingkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.
"Karena jika meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan para guru serta tenaga kesehatan, maka akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Jika ingin meningkatkan kesejahteraan [aparatur pertahanan], menurut saya cukup diberikan kenaikan nilai pensiun saja.
"Di negara lain, perbandingan juga lebih mengutamakan guru, dosen, dan tenaga medis. Tunjangan serta penghasilannya lebih diutamakan dibandingkan elemen-elemen militer," tambahnya.
Apa tanggapan pemerintah?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kemenhan dan anggota TNI karena lama tidak mengalami peningkatan.
Prasetyo menyatakan bahwa kenaikan tunjangan juga terjadi di kementerian dan lembaga lain.
"Ya, itu sebenarnya merupakan tunjangan kinerja yang secara menyeluruh tersedia di seluruh kementerian dan lembaga, yang dikenal dengan istilah tunjangan kinerja yang besarnya berbeda-beda," ujarPrasetyomemulai pernyataannya di kereta api Nusantara Explorer, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
"Sebenarnya, ada beberapa yang kemudian karena alasan tertentu diberikan kebijakan untuk mengalami kenaikan setelah sekian lama tidak pernah naik," tambahnya.
Prasetyo menyebutkan bahwa Prabowo juga meningkatkan tunjangan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan guru yang bekerja di daerah 3T. Meskipun dia tidak merinci besarnya tunjangan tersebut.
Ia menyatakan pemerintah juga memperhatikan tunjangan khusus bagi mereka yang bekerja di daerah yang sulit.
"Contohnya, beberapa pihak bukan hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga bagi guru-guru di daerah 3T, dosen di daerah 3T, serta tenaga kesehatan di daerah 3T, kita perhatikan terkait tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka yang bertugas di lokasi yang cukup sulit," ujar Prasetyo.
- Peningkatan alokasi utang pembelian alat militer: Apa urgensi dari hal tersebut dan mengapa khawatir digunakan secara salah untuk kepentingan Pemilu 2024?
- Prabowo membeli 48 pesawat tempur Turki dengan harga ratusan triliun rupiah saat APBN mengalami defisit, darimana sumber dana pengadaannya?
- Disebut Prabowo sebagai terlalu lemah, seberapa tangguh sistem pertahanan Indonesia?
- Presiden Prabowo mengucapkan 'gaji guru naik 300%' dengan kesalahan, harapan guru hilang dalam tiga detik
- Kisah Hervina dan penderitaan kehidupan guru honorer: 'Tantangan antara gaji kecil dan pengabdian tanpa jaminan'
- Anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah tetapi hampir separuhnya dialokasikan untuk MBG diperbaiki – 'Guru seolah-olah diberi bantuan'
- Guru honorer berjalan sejauh 6km melewati hutan dan sungai – 'Gaji tidak cukup, tapi ini untuk anak-anak'
- Ratusan ribu karyawan SPPG akan diangkat menjadi ASN, bagaimana nasib guru honorer yang tidak memiliki jaminan pekerjaan? – 'Mengganggu rasa keadilan'
- Tindakan hukum terhadap guru honorer yang menjabat beberapa posisi – bagaimana dengan menteri, polisi, dan tentara yang memiliki lebih dari satu jabatan?
- 'Kami bukan hanya 3T, tapi menderita dan dilupakan' – Mengapa tidak ada dapur MBG di daerah dengan angka stunting tertinggi di Papua?
- Penerbangan pesawat kecil dihentikan, seorang ibu hamil di Yahukimo Papua meninggal – 'Pesawat satu-satunya cara menyelamatkan pasien ke luar'
- Hari-hari pegawai negeri yang menghadapi tekanan efisiensi anggaran – Bekerja dalam gelap hingga kecemasan yang tidak mampu mendeteksi gempa dan tsunami