bengkalispos.com- Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Sari Yulianti beserta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).
Pertemuan ini menjadi sarana bagi warga Pati untuk menyampaikan berbagai masalah dan harapan secara langsung kepada DPR. Hadir dalam acara tersebut perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh nelayan, aktivis, serta kelompok masyarakat dari Kabupaten Pati.
Cucun memastikan DPR akan menangani dan mengawasi aspirasi yang disampaikan masyarakat Pati sesuai dengan peran DPR, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
"Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang ingin segera diambil oleh pemerintah melalui DPR, karena tugas kami dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan akan tetap bersama-sama memantau aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah," ujar Cucun.
Dorong UU Pengambilalihan Aset segera disahkan
Wakil Forum Komunikasi Rakyat Pati dari LBH GP Ansor, Luqman Hakim, menyampaikan tiga permintaan utama dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi pertama adalah tuntutan agar DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Luqman juga menginginkan DPR memberikan penjelasan terkait perkembangan regulasi tersebut.
"Saya juga terkesan dengan bagaimana masyarakat Pati kembali pulih. Saya rasa selama ini, selama 1 tahun sakit, Pak. Sangat sakit," kata Luqman.
Selain isu hukum, Luqman menyoroti situasi keamanan dan ketertiban di Pati. Ia mengharapkan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas terhadap berbagai kegiatan yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Maka kami menuntut kejelasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang berada di Kabupaten Pati," katanya.
Menurut Luqman, keadaan ini juga diperparah oleh pemberitaan di media sosial yang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat Pati. Ia menyebut beberapa peristiwa, termasuk penggunaan pengeras suara hingga larut malam dan aksi yang terjadi di sekitar kantor DPRD Pati.
"Beberapa kali kami mengatakan kepada APH untuk bersikap tegas, tolong APH bersikap tegas. Tapi apa yang terjadi dan selalu terjadi, selalu terjadi. Ada semacam pengabaian. Apakah ada skenario tertentu? Mengapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang di Pati?" katanya.
Permintaan untuk memperkuat peraturan konten digital
Luqman juga menyampaikan aspirasi ketiga terkait pengelolaan media sosial dan konten digital. Menurutnya, diperlukan aturan yang mampu menghadapi penyebaran informasi yang dianggap tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
"Kemudian ada poin ketiga, yaitu diperlukannya sebuah peraturan. Mungkin ini berada di Komisi I terkait dengan media sosial dan konten-konten kreator. Jadi dampaknya sampai media resmi kalah, Pak. Berita palsunya sangat luar biasa," kata Luqman.
Sementara, tokoh nelayan Kabupaten Pati, Agung, turut menyampaikan dampak keresahan sosial terhadap perekonomian daerah. Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat calon investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di Pati.
"Adanya kekhawatiran yang hanya dialami oleh sebagian kecil orang, kami nelayan Kabupaten Pati sangat merasakan dampaknya. Dari para investor yang akan masuk, semuanya takut terhadap Kabupaten Pati," kata Agung.
Agung menginginkan anggota DPR tidak hanya menerima keluhan di Jakarta, tetapi juga melihat langsung keadaan rakyat di Pati.
"Harap dari Bapak-bapak semua perwakilan kita, mohon turun ke lapangan, ke Pati, lihatlah Pati ini! Kondisi Pati yang sebenarnya penuh kasih damai, ramah, dan ingin kita jadikan kondusif semuanya," tambahnya.
Ia juga mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor perikanan Pati. Menurutnya, sektor ini memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
"Karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia, salah satu dasar pendukung program pemerintah dalam hal gizi. Ini kami dari nelayan semuanya melalui kandungan protein yang tinggi di hasil perikanan," ujarnya.
Dorong investasi dan pengembangan sektor pertanian
Ketua Ormas Skuad Nusantara DPC Pati, Doni Eko Spyorharjo, selanjutnya menyampaikan beberapa usulan mengenai penguatan ekonomi lokal. Ia menilai Pati memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih memerlukan dukungan investasi serta perbaikan tata ruang.
Doni mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Ia juga mengharapkan perhatian terhadap potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Pati.
"Saya juga ingin perekonomian di Pati bisa berkembang agar masyarakat Pati tidak lagi dikenal sebagai daerah yang sering orangnya merantau. Saya berharap Bapak-bapak semua dapat mencatat bahwa perekonomian di Pati perlu didukung dengan masuknya investor lokal maupun pemodal asing, serta pengelolaan tata ruangnya juga harus mendapat perhatian, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten," tegas Doni.
Selain berinvestasi, Doni mengharapkan pemerintah memperkuat sektor pertanian dengan memperluas pengolahan hasil produksi lokal. Salah satu komoditas yang disebutkan adalah ketela yang bisa dikembangkan menjadi produk tepung tapioka.
"Maka sebaiknya dikembangkan. Dan di sana terdapat beberapa daerah yang aturannya tidak hanya berlaku di laut, tetapi juga di dataran tinggi," ujarnya.
Doni kembali menyoroti isu informasi di media sosial. Ia mengharapkan pemerintah memperkuat peraturan mengenai konten digital sambil tetap melibatkan lembaga yang berwenang dalam bidang jurnalisme.
"Maka peran Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati ini, jika memang hari ini siap menghadapi tekanan teknologi canggih global yang tidak lagi bisa dibendung, saatnya negara kita mengambil sikap," katanya.
DPR berjanji mengawasi aspirasi masyarakat Pati
Merespons berbagai masukan yang diberikan, Cucun menyatakan bahwa DPR telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Pati. Menurutnya, topik yang dibahas mencakup berbagai sektor, mulai dari legislasi hingga pertanian, perikanan, serta keamanan dan ketertiban.
Mengenai aspirasi yang hampir serupa, semuanya berkaitan dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, sesuai dengan sektor utamanya, ada permintaan terkait pertanian, nelayan, serta kekhawatiran dan ketidaknyamanan kondisi Pati saat ini. Hal ini merupakan sebuah aspirasi yang disampaikan, meminta kejelasan," kata Cucun.
Ia juga menekankan perlunya penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Pati. Cucun berharap pemerintah pusat memastikan aparat yang ditugaskan mampu mengembalikan situasi ke kondisi normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kegiatan dengan aman dan nyaman.
"Siapa yang diberi tanggung jawab dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Pati ini, yang benar-benar ditunjuk oleh pemerintah pusat orang yang mampu memulihkan Pati seperti semula. Merasa nyaman, merasa aman," tambahnya.