bengkalispos.com- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kepentingan penguatan penegakan hukum di Indonesia dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurutnya, kemerdekaan juga perlu diartikan sebagai upaya memastikan setiap masyarakat mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang latar belakang atau kekuatan yang dimiliki.
Sahroni menganggap komitmen terhadap hukum sebagai hal yang penting bagi Presiden Prabowo Subianto, termasuk saat pemerintah secara langsung memperhatikan beberapa kasus yang dinilai masyarakat memiliki masalah keadilan.
"Dalam menyambut hari kemerdekaan ini, saya ingin menekankan mengenai praktik penegakan hukum di negeri ini dari sudut pandang wakil ketua Komisi III DPR," ujar Sahroni, Senin (7/8/2026).Ia melihat Presiden Prabowo berupaya keras dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan hukum serta menghargai hak asasi manusia di tanah air.
"Kita dapat melihat beliau turun tangan langsung dalam berbagai kasus hukum yang mungkin dianggap oleh masyarakat mengganggu prinsip keadilan, seperti kasus Tom Lembong," kata Sahroni.
Di sisi lain, Sahroni menyatakan bahwa Komisi III DPR RI tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah hukum yang mereka alami. Aspirasi ini menjadi bagian dari tugas pengawasan Komisi III terhadap lembaga penegak hukum.
Selain itu, Komisi III secara aktif membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, seperti kasus penyitaan tanah, penipuan, pelecehan seksual, hingga tindak pembunuhan. Semua keluhan diterima dan dicari jalan penyelesaiannya."Saya sendiri juga sangat aktif mengawasi berbagai kasus hukum, seperti kekerasan terhadap warga biasa, penipuan, hingga perkara perusahaan yang sedang dijalani oleh mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Widjaja," ujar Sahroni.
Anggota Fraksi Partai NasDem berharap penegakan hukum tidak harus menunggu perhatian Presiden, DPR, atau menjadi viral terlebih dahulu. Menurutnya, kompetensi aparat harus memastikan setiap kasus ditangani secara objektif sejak awal.
"Maka, saya berharap aparat penegak hukum kita terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka agar intervensi-intervensi seperti dari presiden, atau kami di Komisi III, atau bahkan harus viral terlebih dahulu tidak lagi diperlukan," katanya.Ia percaya bahwa semua pihak menginginkan penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak memihak.
"Saya percaya bahwa semua orang menginginkan penerapan hukum yang adil, seimbang, dan tidak memihak kepada siapa pun," ujar Sahroni.(Fat/JPNN)
Jangan Lebih Jauh Ketinggalan Video Pilihan Redaksi Ini: