Ringkasan Berita:
- Tiga situasi yang menurut Denny Indrayana, ahli hukum tata negara, bisa memicu perubahan pemerintahan sebelum Pemilu 2029.
- Denny memberikan tanggapan terhadap pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan perubahan politik yang lebih cepat dari tahun 2029.
- Budi Arie selanjutnya menjelaskan bahwa pernyataannya adalah pendapat pribadinya dan tidak terkait dengan Joko Widodo.
NEWS.COM, JAKARTA- Denny Indrayana, ahli hukum tata negara, menganggap kemungkinan perubahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2029 belum sepenuhnya tertutup.
Pandangan ini diungkapkan Denny ketika merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
Denny menyebutkan tiga situasi yang secara politik bisa memicu perubahan kepemimpinan, yaitu krisis ekonomi, isu publik seperti korupsi, serta masalah pribadi yang mampu mengurangi kredibilitas seorang pemimpin.
"Jadi, jika kita melihat fenomena-fenomena terkini ini, apakah ada kemungkinan terjadi? Ya mungkin, terutama jika kita melihat pernyataan Pak Budi Arie yang berada di samping Pak Jokowi (Joko Widodo) tadi. Ini bisa menjadi tanda adanya percepatan yang tidak sampai 2029," ujar Denny kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Denny juga menyoroti sikap Jokowi yang berada di samping Budi Arie saat pernyataan itu disampaikan.
Namun, ia mengakui bahwa penilaiannya mengenai sikap Jokowi bersifat dugaan.
"Jika orang di sebelah Pak Jokowi saja tidak berbicara sampai 2029, lalu di sampingnya ada Pak Jokowi yang diam, maka interpretasi spekulatifnya adalah apa yang terjadi? Apakah mungkin terjadi perubahan rezim? Saya rasa kemungkinan itu tidak sepenuhnya tertutup," katanya.
Menurut Denny, faktor pertama yang bisa menyebabkan perubahan pemerintahan adalah krisis ekonomi.
Ia memberikan contoh situasi tahun 1998 ketika masalah ekonomi berkembang menjadi krisis politik dan akhirnya menyebabkan perubahan kepemimpinan nasional.
Faktor kedua, sambungnya, adalah isu publik, khususnya masalah korupsi yang berpotensi mengurangi kepercayaan dan kredibilitas pemerintah.
"Yang kedua adalah skandal publik, khususnya masalah korupsi dan kita telah melihat banyak sekali kasus korupsi besar muncul," kata Denny.
Faktor ketiga ialah kasus pribadi.
Menurut Denny, masalah semacam ini bisa berubah menjadi gosip dan spekulasi jika tidak ditangani dengan benar, lalu memengaruhi kredibilitas seorang pemimpin.
"Yang ketiga adalah isu pribadi. Isu pribadi yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu gosip, menimbulkan dugaan, dan dugaan yang tidak terkendali tersebut akan merusak kredibilitas," tutupnya.
Budi Arie Klarifikasi Pernyataannya
Pernyataan Denny muncul setelah Budi Arie memberikan penjelasan terkait video dirinya yang berbicara di depan Jokowi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.
Di dalam video yang beredar, Budi Arie menyatakan bahwa ia memiliki firasat bahwa perubahan politik bisa terjadi lebih cepat dari tahun 2029. Ia juga menyentuh masalah ketidakpuasan masyarakat serta situasi ekonomi sebagai bagian dari penilaiannya.
Setelah pernyataan itu memicu berbagai interpretasi, Budi Arie menegaskan bahwa analisis tersebut adalah pendapat pribadinya.
Ia juga menyangkal adanya hubungan antara pernyataannya dengan Jokowi.
"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan, dan analisis ini merupakan pendapat pribadi saya," ujar Budi Arie dalam keterangan video kepadanews.com, Rabu (26/8/2026).
Ia kemudian menegaskan, "Kedua, pernyataan tersebut tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan Bapak Joko Widodo."
Budi Arie juga mengungkapkan bahwa ia siap menanggung akibat dari pernyataannya yang beredar di ruang publik.
"Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab serta menerima semua akibat dari analisis dan pernyataan saya," katanya.
Respons Pemerintah dan PSI
Pernyataan Budi Arie juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak yang berada di pemerintahan maupun pendukung pemerintahan Prabowo.
Menteri HAM, Natalius Pigai, mengharapkan pemerintahan Prabowo tidak terganggu hingga tahun 2029. Ia meminta seluruh pihak untuk berkonsentrasi dalam membangun Indonesia hingga pelaksanaan Pemilu 2029.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memutuskan untuk tidak memberikan respons lebih lanjut terkait pernyataan Budi Arie.
Sampai berita ini disiarkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataan Budi Arie.
Dari luar pemerintah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menganggap pernyataan Budi Arie berpotensi menimbulkan konflik antara Prabowo dan Jokowi.
Bestari juga menganggap ekspresi Jokowi dalam video menunjukkan ketidaknyamanan saat Budi Arie menyampaikan analisisnya.
"Kami menduga terdapat kepentingan tersembunyi dari Budi Arie, berkaitan dengan narasi yang disampaikan dari potongan video tersebut," ujar Bestari kepada news.com, Selasa (25/8/2026).
Namun, pendapat tersebut adalah pandangan dari Bestari dan bukan pernyataan resmi Jokowi maupun pemerintah.