jabar.bengkalispos.com, KOTA BOGOR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memperkuat langkah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketenangan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat kerja sama dengan para jurnalis.
Salah satu langkah yang telah diadopsi adalah SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan), sebuah perangkat lunak internal yang dibuat untuk mengenali, mengidentifikasi, dan memetakan risiko sosial serta perkembangan politik dan keamanan di kawasan Kota Bogor.
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh menyatakan bahwa SIPEKA dibuat sebagai alat untuk menggabungkan berbagai data terkait kondisi masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan.
"SIPEKA ini dibuat agar informasi sekecil apa pun mengenai dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) bisa terhubung secara terpadu. Kami berharap data lapangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, bukan hanya sekadar dugaan," ujar Hidayatulloh saat menyampaikan program kerja Bakesbangpol Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).
Menurut Hidayatulloh, sistem pelaporan dini sebelumnya sering kali dilakukan melalui pesan pribadi atau percakapan di aplikasi pesan instan.
Pola tersebut dinilai memiliki kelemahan karena data yang diterima tidak selalu dicatat secara terstruktur dan terhubung.
Melalui SIPEKA, informasi mengenai risiko yang ada di tingkat wilayah diharapkan dapat dikumpulkan dan menjadi dasar bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan penanganan sesuai dengan kewenangannya.
Basis untuk Tindakan Perbaikan adalah Data Keterancaman
Hidayatulloh memberikan contoh potensi masalah sosial yang muncul di tingkat kelurahan, seperti kejadian pinjaman tidak resmi yang dikenal oleh masyarakat sebagai "bank emok".
Jika masalah tersebut dapat diidentifikasi melalui sistem, data tersebut bisa menjadi dasar bagi instansi pemerintah setempat dalam memberikan tindakan sesuai kebutuhan, seperti pelatihan keterampilan serta penguatan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan ini menyebabkan penanganan masalah masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bisa dilakukan dengan lebih tepat berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.
Perkuat Pemahaman Kebangsaan di 68 Kelurahan
Selain pengembangan SIPEKA, Dinas Bakesbangpol Kota Bogor juga memaksimalkan pendidikan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Hidayatulloh mengatakan bahwa Kota Bogor adalah wilayah yang beragam dan penuh perubahan dengan keberagaman suku, ras, dan agama. Berdasarkan data dari Bakesbangpol Kota Bogor, terdapat paling sedikit 286 organisasi masyarakat (ormas) yang aktif dan tercatat.
Lembaga ini beroperasi dalam berbagai sektor, seperti agama, pemuda, sosial, adat, dan budaya.
Untuk memperkuat kesejahteraan sosial dalam keragaman tersebut, Bakesbangpol memaksimalkan 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang berada di 68 kelurahan di Kota Bogor.
"Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, kita tetap perlu hadir dan memberikan warna dalam masyarakat. Keberadaan 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan untuk memperkaya nilai Pancasila, mencegah penyebaran berita palsu, serta mengurangi kemungkinan gesekan sosial sejak dini," kata Hidayatulloh.
Ia menilai bahwa pendidikan wawasan kebangsaan di tingkat kelurahan sangat penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai kebangsaan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
PWI Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi
Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor Herman Indrabudi yang akrab dipanggil Kang Aldho menyambut positif program kerja Bakesbangpol.
Herman mengusulkan agar kedekatan lokasi Sekretariat PWI Kota Bogor dengan kantor Bakesbangpol dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja sama dalam pelayanan publik secara rutin.
Ia menyarankan agar kegiatan pelayanan publik terpadu dilakukan secara berkala, misalnya sekali setiap bulan, dengan melibatkan lebih banyak instansi.
"Ke depan, kami berharap layanan publik terpadu ini dapat diadakan secara berkala, misalnya sebulan sekali. Bukan hanya pelayanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga bekerja sama dengan BPN dalam hal pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor pada hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa memanfaatkannya," ujar Herman.
Menurutnya, pelayanan yang terintegrasi melibatkan beberapa instansi bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan administratif secara lebih cepat dan efektif.
Sinergi Bakesbangpol dan Media
Herman juga mengapresiasi ruang dialog yang disediakan Bakesbangpol bagi para jurnalis untuk berkomunikasi langsung dengan pejabat dan pelaksana kebijakan di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan sumber utama penting dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas.
"Rekan-rekan media memperoleh fakta dan data secara langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang diterima masyarakat benar-benar seimbang, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Kemitraan antara pemerintah dan media diharapkan mampu memperkuat transparansi informasi bagi masyarakat serta mendukung peliputan berita yang benar dan seimbang.
Dengan pengembangan SIPEKA, penguatan pendidikan wawasan kebangsaan di tingap kelurahan, serta peningkatan kerja sama dengan media massa, Bakesbangpol Kota Bogor berupaya memperkuat sistem peringatan dini dan menjaga situasi sosial masyarakat tetap aman serta kondusif.(mar7/jpnn)