bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menerima pertemuan resmi dari tiga organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas. Di antaranya adalah Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah (Cagar) yang salah satu direktur nya merupakan Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Yayasan Mitra Ananda Elok serta Pusat Studi Kota Dunia (PUSKOD) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan tersebut mengupas berbagai tantangan yang masih dihadapi penyelenggara pendidikan bagi para penyandang disabilitas, mulai dari keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, kapasitas sekolah, hingga kebutuhan tenaga pengajar yang memenuhi standar, Rabu (5/8/2026).
Pada pertemuan tersebut, Suhud secara langsung mendengarkan berbagai keluhan dari pengelola sekolah.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah masih panjangnya daftar antrian (waiting list) calon siswa berkebutuhan khusus yang belum dapat diterima akibat keterbatasan ruang kelas, fasilitas, dan kapasitas sekolah.
Selain itu, permintaan terhadap guru pendidikan khusus tetap dianggap sangat besar.
Keadaan ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar setiap anak dengan disabilitas dapat mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
"Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas. Oleh karena itu, masalah keterbatasan ruang belajar, fasilitas, maupun tenaga pengajar harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah," kata Suhud.
Berdasarkan pendapat Suhud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Berbagai kebijakan, seperti penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, telah memberikan banyak manfaat kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses terhadap layanan publik.
Namun, Suhud berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut perlu terus diperkuat. Terutama, di bidang pendidikan, agar seluruh penyandang disabilitas dapat mendapatkan layanan yang lebih merata dan bermutu.
"Regulasi yang kita miliki telah menjadi dasar yang kuat. Tantangan berikutnya adalah memastikan penerapannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan fasilitas, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus," tegas Suhud.
Suhud berharap hasil pertemuan tersebut menjadi awal dari upaya menciptakan solusi nyata melalui kerja sama antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, serta seluruh pihak terkait.
Menurutnya, kerja sama merupakan kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas, sehingga tidak ada lagi anak dengan disabilitas yang harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan hak dasar atas pendidikan.
"Marilah kita bersama-sama membangun Jakarta yang semakin inklusif, dengan memastikan setiap anak disabilitas memiliki kesempatan belajar yang sama, fasilitas yang memadai, serta layanan pendidikan yang bermutu," ujarnya.
Dukungan dari berbagai pihak, jelas ia, akan menjadi kunci tercapainya pendidikan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Pada acara tersebut hadir Direktur Eksekutif Yayasan Cagar Ismunawaroh, Elok Handry dari Yayasan Mitra Ananda, Dedi Supriadi selaku Koordinator PUSKOD, serta Deka Kurniawan sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas.